Pemerintah Batal Dapat 51 Persen Saham Freeport, Kok Bisa?
Perjuangan merebut gunung emas di Bumi Cendrawasih bukan hanya kali ini terjadi, bahkan semenjak Freeport belum menginjakkan kaki di wilayah Indonesia timur tersebut, Bung Karno telah berusaha untuk melindungi bakal aset negara untuk kesejahteraan rakyat melalui operasi Trikora untuk mengusir Belanda yang disinyalir akan dimanfaatkan Freeport dan East Borneo Firm besutan Belanda. Kemudian, apabila forty persen hak yang dimiliki Rio Tonto dikonversi menjadi saham, makan akan ada perubahan persentase kepemilikan saham di PTFI. Sementara itu dalam terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia, tengah pekan lalu bahwa pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah isu lingkungan dapat diselesaikan.
Karena itu, Kementerian BUMN selalu menekankan dengan divestasi ini harus ada program kesejahteraan masyarakat Papua. Katakanlah misalnya, perhitungan secara Fair Market Worth, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia adalah US$ 15,9 miliar atau sekitar Rp 211 triliun. Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia meneken perjanjian awal dengan Freeport McMoran untuk mengambil alih 51% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Berselang beberapa bulan setelahnya—masih pada tahun yang sama-Freeport McMoRan membeli 49 persen saham Indocopper. Menurut Rendi, tidak semua dividen jatah Pemda Papua digunakan untuk membayar pinjaman, sehingga Pemda Papua tetap menikmati dividen dari pengelolaan tambang Freeport Indonesia. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, PTFI telah memberikan kontribusi lebih dari USD 37,forty six Miliar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari USD 6,5 Miliar dalam waktu empat tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti.
Jokowi seharusnya berkata jujur, peraturan divestasi 51 persen saham pertambangan asing adalah berkat jasa SBY. Dengan demikian, berdasarkan Kontrak karya (KK) maka Freeport akan segera menjadi milik Indonesia jika pemerintah tidak melakukan perpanjangan. Sesudah 2022, baru dibagi jadi saham 40% Rio Tinto dan 60% Freeport. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan adanya celah di Kontrak Karya itu, yang diperolehnya dari mantan Menteri ESDM Sudirman Said.
Ternyata dalam aturan pelaksanaan divestasi yang dirilis oleh Pemerintah pada tanggal 18 Januari 2017, bahwa pelepasan saham atau yang dikenal dengan istilah divestasi saham PT. Freeport Indonesia (yang dikuasi ninety,64% oleh Freeport McMoran) dilaksanakan setelah PT. FI menjalankan ketentuan perijinan berbentuk IUPK, bukan berbentuk Kontrak Karya sebagaimana yang berlaku sejak pemberian perpanjangan KK fase kedua pada tahun 1991 - 2021 yang berlangsung selama 30 Tahun.
Untuk diketahui, kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) ditambang Grasberg, Papua akan berakhir pada 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun twitternya mengatakan, selama 50 tahun lebih Freeport mengelola tabang di Papua, pemerintah Indonesia hanya memiliki saham 9,36 persen. Harapan terakhir adalah peningkatan penerimaan negara dari bea keluar (tarif) dan dari pajak yang harus dibayarkan Freeport kepada negara Indonesia.
Untuk biaya pengadaan aset, Rio Tinto menalangi terlebih dahulu kewajiban Freeport, sebagai pinjaman dengan suku bunga sama dengan LIBOR (London Interbank Offered Rate). Inalum bisa memperolehnya karena berdasarkan evaluasi mereka terhadap bisnis Freeport Indonesia. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan usai mengikuti rapat kepada wartawan menyatakan bahwa dirinya berjanji akan menyelesaikan proses divestasi fifty one% saham PT Freeport Indonesia secepat-cepatnya, sebagaimana harapan Presiden Jokowi.
Ia menulis di akun instagram resminya, bahwa dengan penandatanganan yang dilakukan oleh PT Inalum (Persero), selaku holding BUMN Pertambangan, dengan Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard Adkerson pada 27 September 2018 kemarin, RI makin dekat untuk resmi kuasai RI. Kedua, lanjut Jonan, pemerintah bersikeras mengambil alih sebelum 2021 karena Freeport Indonesia akan melakukan upaya arbitase.
PT.RIFAN
Budi yang ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno mengawal pembentukan holding pertambangan menyatakan kesiapannya untuk mengambilalih saham pemerintah di Freeport yang saat ini mencapai 9,36 persen. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pemerintah dengan Freeport McMoRan (FCX) pada 29 Agustus 2017, penyelesaian masalah FI yang harus melakukan kewajiban divestasi menjadi total fifty one% saham milik RI dilakukan dengan menyelesaikan secara bersamaan empat poin.
Jika ekspektasi pemerintah untuk mendapatkan deviden sebesar Rp.1 Triliun, maka jumlah tersebut tidak lebih besar dari proporsi kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia. Ini dikarenakan dalam Rapat Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa Pemerintah telah menguasai 51 persen saham PT Freeport.
Karena itu, Kementerian BUMN selalu menekankan dengan divestasi ini harus ada program kesejahteraan masyarakat Papua. Katakanlah misalnya, perhitungan secara Fair Market Worth, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia adalah US$ 15,9 miliar atau sekitar Rp 211 triliun. Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia meneken perjanjian awal dengan Freeport McMoran untuk mengambil alih 51% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Berselang beberapa bulan setelahnya—masih pada tahun yang sama-Freeport McMoRan membeli 49 persen saham Indocopper. Menurut Rendi, tidak semua dividen jatah Pemda Papua digunakan untuk membayar pinjaman, sehingga Pemda Papua tetap menikmati dividen dari pengelolaan tambang Freeport Indonesia. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, PTFI telah memberikan kontribusi lebih dari USD 37,forty six Miliar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari USD 6,5 Miliar dalam waktu empat tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti.
Jokowi seharusnya berkata jujur, peraturan divestasi 51 persen saham pertambangan asing adalah berkat jasa SBY. Dengan demikian, berdasarkan Kontrak karya (KK) maka Freeport akan segera menjadi milik Indonesia jika pemerintah tidak melakukan perpanjangan. Sesudah 2022, baru dibagi jadi saham 40% Rio Tinto dan 60% Freeport. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan adanya celah di Kontrak Karya itu, yang diperolehnya dari mantan Menteri ESDM Sudirman Said.
Ternyata dalam aturan pelaksanaan divestasi yang dirilis oleh Pemerintah pada tanggal 18 Januari 2017, bahwa pelepasan saham atau yang dikenal dengan istilah divestasi saham PT. Freeport Indonesia (yang dikuasi ninety,64% oleh Freeport McMoran) dilaksanakan setelah PT. FI menjalankan ketentuan perijinan berbentuk IUPK, bukan berbentuk Kontrak Karya sebagaimana yang berlaku sejak pemberian perpanjangan KK fase kedua pada tahun 1991 - 2021 yang berlangsung selama 30 Tahun.
Untuk diketahui, kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) ditambang Grasberg, Papua akan berakhir pada 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun twitternya mengatakan, selama 50 tahun lebih Freeport mengelola tabang di Papua, pemerintah Indonesia hanya memiliki saham 9,36 persen. Harapan terakhir adalah peningkatan penerimaan negara dari bea keluar (tarif) dan dari pajak yang harus dibayarkan Freeport kepada negara Indonesia.
Untuk biaya pengadaan aset, Rio Tinto menalangi terlebih dahulu kewajiban Freeport, sebagai pinjaman dengan suku bunga sama dengan LIBOR (London Interbank Offered Rate). Inalum bisa memperolehnya karena berdasarkan evaluasi mereka terhadap bisnis Freeport Indonesia. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan usai mengikuti rapat kepada wartawan menyatakan bahwa dirinya berjanji akan menyelesaikan proses divestasi fifty one% saham PT Freeport Indonesia secepat-cepatnya, sebagaimana harapan Presiden Jokowi.
Ia menulis di akun instagram resminya, bahwa dengan penandatanganan yang dilakukan oleh PT Inalum (Persero), selaku holding BUMN Pertambangan, dengan Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard Adkerson pada 27 September 2018 kemarin, RI makin dekat untuk resmi kuasai RI. Kedua, lanjut Jonan, pemerintah bersikeras mengambil alih sebelum 2021 karena Freeport Indonesia akan melakukan upaya arbitase.
PT.RIFAN
Budi yang ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno mengawal pembentukan holding pertambangan menyatakan kesiapannya untuk mengambilalih saham pemerintah di Freeport yang saat ini mencapai 9,36 persen. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pemerintah dengan Freeport McMoRan (FCX) pada 29 Agustus 2017, penyelesaian masalah FI yang harus melakukan kewajiban divestasi menjadi total fifty one% saham milik RI dilakukan dengan menyelesaikan secara bersamaan empat poin.
Jika ekspektasi pemerintah untuk mendapatkan deviden sebesar Rp.1 Triliun, maka jumlah tersebut tidak lebih besar dari proporsi kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia. Ini dikarenakan dalam Rapat Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa Pemerintah telah menguasai 51 persen saham PT Freeport.
