Jokowi Enggan Teken UU MD3, Ini Respon Ketua DPR

Hasto mengatakan Rini tidak seharusnya melibatkan keluarga dalam kepentingan negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga buka suara atas viralnya rekaman pembicaraan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Sebelumnya, percakapan Rini dan Sofyan Basir menjadi viral. Ia menyampaikan hal itu saat ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa dr Bimanesh Alia menceritakan, pengunduran dirinya tidak terlepas karena tidak kondusifnya lagi kondisi di RS Medika Permata Hijau setelah Setya Novanto masuk dan dirawat.
Menurutnya, rekaman itu berkonten 'cawe-cawe' pengaturan proyek BSM (Bumi Sarana Migas) di Bojonegara. , JAKARTA - Presiden Joko Widodo engan berkomentar mengenai percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir terkait dugaan fee proyek PT Pertamina dan PLN. Sementara itu, sedikitnya 45 anak perusahaan BUMN dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dan korporasi.
Namun dengan gesture yang ada, Jokowi enggan menggunakannya dan mempersilakan moderator melanjutkan dialog. Akibatnya, sebanyak kurang lebih 2000 calon penumpang Lion Airdi Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta telantar. Terlepas dari sikap politisi PDIP yang tidak mau menyebut nama dan bantahan Menteri Rini, beredar luas pesan elektronik berisi transkip rekaman penghinaan terhadap Presiden Jokowi itu.
, Jakarta - Menteri BUMN, Rini Soemarno memecat Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk M Choliq, dan digantikan oleh I Gusti Ngurah Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero). Dalam rekaman pembicaraan tersebut diduga membahas pembagian fee dari proyek Pertamina dan PLN. Rini menambahkan, dukungan BPK untuk membenahi BUMN menjadi sangat penting karena akan mendorong perbaikan kinerja perusahaan.
Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Jokowi mengatakan, dirinya baru akan memberikan komentar jika rekaman percakapan antara Menteri BUMN dengan Dirut PLN yang beredar tersebut sudah diketahui persoalannya. Mereka kini berancang-ancang membawa persoalan rekaman itu ke ranah hukum.
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Rifan Financindo Berjangka Incar Kenaikan Nasabah 53% di Jawa Tengah
Wakil Ketua MPR itu mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno mengklarifikasinya. Jadi tidak benar rekaman pembicaraan yang beredar antara Menteri BUMN Dan Dirut PLN seakan akan bagi bagi fee,” tegasnya. Rekaman tersebut, kata dia, tidak terkait bagi-bagi fee proyek. 2. 31 Oktober 2003, Lion Air Penerbangan 787, MD-82 rute Ambon-Makassar-Denpasar, keluar jalur saat mendarat di Bandara Hasanuddin, Makassar.
Anggota Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir seperti dikutip mengatakan, konten rekaman yang dibahas antara Rini Soemarno & Sofyan Basir merupakan terkait proyek storage LNG di Bojonegara, Cilegon yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM). Ia mengaku saat itu tengah berkonsultasi dengan Rini terkait investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta di bidang penyediaan energi.
, Jakarta - Rekaman suara antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir soal bagi-bagi jatah (fee) viral di media sosial (medsos). Dalam proyek yang digagas oleh Kalla Group itu, kata Sofyan, PLN tak mau hanya jadi pembeli gas saja. Disitu juga Rini tergambarkan berusaha menjadi penengah, padahal semuanya ini sandiwara Rini di depan banyak Dirut Dirut BUMN soal Kakaknya itu.
Selain itu, Richard menambahkan Freeport telah memperoleh pendapat hukum dari penasihat hukum Indonesia yang berkewajiban mendukung haknya sampai 2041. Di mana, Sofyan mengaku kaget setelah dipanggil oleh Ari untuk membahas pembagian saham. Dia menambahkan, dalam percakapan itu, justru Menteri Rini menegaskan hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.
Jadi, apapun itu, benar tidaknya keterangan Demokrat tentang isi pertemuan empat mata Jokowi-SBY, SBY dan partainyalah yang mendapat keuntungan. Kepercayaan publik jika ada "sesuatu" pada pertemuan BG-Lucas itulah yang akan dimainkan oleh SBY dan Demokrat. Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkapnya.